OTTNews

Labelisasi KPM Diharapakan Picu Tranparansi, Budaya Malu dan Peningkatan Etos Kerja


Wakil Bupati Lombok Timur, (Lotim) H. Rumaksi SJ, S.H, melaunching labelisasi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Terkait labelisasi ini, Rumaksi berharap dapat tercipta transparansi, budaya malu bagi bagi masyarakat mampu yang menerima bantuan. Ia juga berharap keluarga tidak mampu yang menerima bantuan, dapat termotivasi untuk meningkatkan etos kerja.

LOMBOK TIMUR, OttNews.id- Pada acara launching itu dihadiri juga oleh perwakilan unsur Forkopimda antaranya pejabat dari Kejaksaan Negeri Lotim, Kordinator Wilayah PKH NTB, Kepala Dinas Sosial, Camat, Kepala Desa dan Pendamping PKH.

Adapun acara yang dihadiri oleh Rumaksi ini ditandai dengan penyerahan penghargaan secara simbolis kepada 4 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan.

Terkait program labelisasi ini, Rumaksi menyatakan jika hal itu merupakan upaya untuk membentuk transparansi terkait keluarga yang menerima bantuan dari pemerintah. Ditambahkannya pula labelisasi ini diiringi juga dengan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala sesuai ketentuan.

Kedua kegiatan itu menurut Rumaksi menjadi penting agar PKH dan BPNT dilakukan tepat sasaran dan efektif menurunkan angka kemiskinan masyakarat di Gumi Patuh Karya.

Rumaksi menaruh harapan besar, jika labelisasi yang akan dilakukan dapat menumbuhkan kesadaran dan budaya malu, khususnya bagi keluarga yang tidak berhak menerima bantuan.

Sementara bagi warga yang sudah seharusnya menerima bantuan, Rumaksi berpesan agar dapat memacu diri untuk memperbaiki perekonomiannya dan memanfaatkan dana bantuan secara optimal sehingga ke depan tidak lagi bergantung pada bantuan.

Sementara itu Koordiantor Kabupaten (Korkab) PKH Lotim, Safarudin S.Ag., M.Pd.I, menyampaikan kegiatan launching program labelisasi Keluarga Penerima Manfaat Bansos PKH dan BPNT merupakan kegiatan tertunda sejak tahun 2019.

Atas hal itu Safarudin berharap atas telah dilakukannya program itu dapat tercipta kerjasama yang baik antara pemerintah desa, pendamping PKH dan TKSK sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan transparan. (*)

Berita Terkait:   Komentari Somasi Dinsos, FRB Tuding Bupati Coba Alihkan Isu