OTTNews

SK Bupati untuk 20 BUMDes Dinilai Perbuatan Pidana dan Syarat Kepentingan Kekuasaan


Dikeluarkannnya Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur No. 188.45/625/pmd/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan dari Pemda Lotim ke 20 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lotim dinilai tindakan melawan hukum dan syarat kepentingan politik dan kekuasaan

LOMBOK TIMUR, OttNews.id- Kali ini Achmad Syaifullah yang notabene merupakan kuasa hukum dari enam suplier BPNT yang mempersoalkan SK yang dikeluarkan Bupati Sukiman tersebut dan menegaskan harus dilawan secara hukum, karena suka tidak suka SK yang telah dikeluarkan merupakan produk hukum oleh Sukiman selaku kepala daerah.

“SK yang telah dikeluarkan oleh Bupati Lotim tentang pemberian bantuan keuangan kepada BUMDes itu menarik untuk dikritisi dan dilawan secara hukum, karena dengan dikeluarkannya SK tersebut Pemda Lombok Timur akan menggelontorkan anggaran sebesar 1 miliar untuk BUMdes di 20 desa dari APBD 2020, tentu itu akan mengakibatkan adanya keprihatinan,” katanya, Rabu (02/12/2020).

Syaifullah memberi penjelasan jika SK yang dikeluarkan itu dirasa syarat dengan kepentingan dan cenderung berbau intervensi politik dan kekuasaan, sebab dipandang melanggar norma-norma hukum yang mengatur seorang bupati dalam menjalankan keputusan dan wewenangnya. Bahkan tegasnya Bupati dan jajarannya sangat kentara tidak memperhatikan rambu dan etika hukum dan tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Berdasarkan aspek-aspek hukum yang ada, dikeluarkannya SK pemberian bantuan atau hibah itu kami nilai syarat dengan kepentingan dan muatan politik kekuasaan, karena SK tersbut dikeluarkan tanpa dasar hukum yang jelas dan cenderung dipaksakan, hal mana Pemda Lombok Timur sama sekali tidak pernah mengkaji aturan-aturan hukum yag ada berkaitan dengan pemberian sumbangan atau hibah kepada pihak lain. Hal itu jelas-jelas telah menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Berita Terkait:   Keputusan Bupati Lotim Pada 20 BUMDes Dianggap Tidak Berdasar dan Multitafsir

Ungkapan Syaifullah itu didasarkan atas penilaiannya yang didasarkan norma terkait tata kelola administrasi pemerintahan yang harus dijalankan, di mana tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 30 tahun 2014

“Hal ini kemudian bedasarkan aturan hukum sebagaimana dituangkan dalam pasal 16 dan 17 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pemda Lombok Timur dalam hal ini bupati terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam konteks melampaui kewenangannya secara sewenang-wenang,” ucapnya.

Mengapa demikian, sambungya karena SK tersebut dikeluarkan tanpa dilandasi oleh aturan hukum yang ada, “hal mana tidak ada satupun aturan yang megatur dan membolehkan pemerintah daerah melakukan pemberian bantuan atau hibah ke desa, merujuk pada kentuan pasal 8 ayat 1 PP No 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah, pemerintah daerah hanya bisa memberikan sumbangan hibah tersebut ke Pemerintah, pemerintah daerah lain, BUMN dan/BUMD, serta badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia,” terangnya.

Atas hal itu, tegas Syaifullah, SK yang dikeluarkan Bupati Sukiman bertentangan dengan hukum. “SK yang dikeluarkan bupati ini jelas menunjukkan bahwa pemberian bantuan atau hibah ke desa adalah tidak dibenarkan secara hukum,” tegasnya.

Ternyata tegas Syaifullah, Keputusan Bupati Sukiman tersebut bukan saja melabrak adminstrasi tapi juga dapat tergolong dalam tindakan pidana, sehingga laik dikatakan cacat formil.

“Selain telah melanggar ketentuan secara administratif Pemda Lombok Timur juga terindikasi melakukan perbuatan pidana(straf baar feit) sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya tentang penyalahgunaan wewenang, apabila nantinya atas perbuatan tersebut terdapat kerugian keuangan negara. Maka berdasarkan hal tersebut diatas SK bupati tersebut telah cacat formil dan bisa dibatalkan,” sebutnya.

Dilihat dari sisi lain jelasnya, SK Bupati Lotim itu juga bertentangan dengan Pedoman Umum (Pedum) program BPNT yang dijadikan petunjuk utama pelaksanaaan program dari Kemensos RI itu.

Berita Terkait:   Bupati Tegaskan PDAM Segera Atasi Persoalan Asset dan Permodalannya

“Melihat dari aspek lain Pemda Lombok Timur terkesan memaksakan kehendak sehingga berpotensi terjadi praktik monopoli terhadap program BPNT dari Kemensos RI. Apalagi secara tegas dalam media online bahwa desa yang telah menerima bantuan tersebut harus dan wajib menjadi suplier BPNT, bahkan Bupati Sukiman mengeluarkan himbauan No. 414/426/UM/2020 tantang himbauan studi banding ke Desa Kembang Kuning. Padahal sejatinnya berdasarkan Pedum BPNT 2020 BUMDes tidak boleh menjadi suplier BPNT,” tuturnya.

Atas hal itu Ia merasa niat dari bupati dan jajarannya menerbitkan SK itu tidak baik, serta sifatnya tidak penting dan dapat mematikan kegiatan usaha sebelumnya, sehingga dirinya berharap SK itu dicabut.

“Maka dengan ini untuk dan atas nama suplier Lombok Timur saya tegaskan kembali kepada bupati untuk segera mencabut SK No. 188.45/625/pmd/2020, dan mengurungkan niatnya untuk mencoba mengintervensi kegiatan program pusat dari Kemensos RI yang sudah berjalan baik, karena jika tetap dipaksakan maka kami dari suplier BPNT Lombok Timur akan melakukan langkah hukum, baik secara administratif melalui PTUN dan atau pidana, bahkan kami akan bersurat ke Kemensos RI untuk dapat dipertimbangkan,” tutupnya. (Red)