Aliansi Rambas Gelar Aksi, Terkait Dugaan Tidak Transparannya Pemdes MBS


Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Montong Baan Selatan (Rambas) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Desa Montong Ba’an Selatan (MBS)

Lombok Timur, OttNews.id- Dalam orasinya Koordinator Aksi Rambas, L.M. Suryadi menuntut pihak Pemdes untuk transparan, terkait proses pendataan warga penerima Bansos, pengelolaan BUMDes dan sumber PADes, Rabu (08/7/2020)

“Kami meminta pihak desa untuk transparan terkait dengan data penerima Bansos Covid, pengelolaan BUMDes dan PADes,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mukhtar Kholidi selaku koordinator umum menegaskan, jika pihaknya sampai melakukan aksi tidak didasarkan atas kepentingan politik, tapi murni gerakan sosial sebagai wujud keprihatinan masyarakat terhadap kinerja Pemdes MBS.

“Gerakan ini tidak sedikitpun merupakan gerakan politik, tapi murni gerakan sosial yang lahir dari kepedulian masyarakat atas kerancuan yang terjadi di desa ini, karena ini menyangkut hajat orang banyak, kami akan bongkar semuanya,” tegasnya.

Jumesah selaku Kades MBS menjawab pertanyaan terkait data penerima Bansos yang rancu dengan sedikit kaku.

“Kami terdesak waktu dalam pendataan, Seperti gemilang kami diberikan waktu cuma 24 jam, kemudian kami minta Kawil memberikan data masyrakat paling miskin, kemudian data itu kami musyawarahkan dengan BPD, setelah dimusyawarahkan kami usulkan,” jelasnya.

Sambungnya, hal seperti itu juga dilakukan untuk pengusulan penerima BST, “tapi setelah kami usulkan, ternyata data yang kami terima berbeda,” terangnya lagi.

Menanggapi jawaban itu, Suryadi sangat menyesalkan atas hal itu, mengingat jauh hari sebelumnya sudah ada agenda rutin untuk perbaikan data, tapi Pemdes tidak melakukannya.

“Inilah penyakit kita sebenarnya, dulu kita sudah ada agenda safari Jumat untuk memperbaiki data, tapi kenapa pihak desa tidak meneruskan itu,” sesalnya.

Perihal pengelolaan BUMDes, masyarakat yang tergabung dalam Rambas menanyakan terkait suntikan dana yang diterima oleh BUMDes dan bagaimana pengelolaannya.

Berita Terkait:   Jalankan Hasil Mediasi, Pemdes Darmasari Tebang Pohon di Lahan Sengketa

Ketua BUMDes MBS, Ibu Ros menjawab pertanyaan tersebut sembari membuka catatan rekapnya.

“Kami dalam tiga tahun menerus dana sebanyak enam kali, sejak tahun 2017 sampai dengan 2020, dengan total dana sejumlah Rp. 314 juta sekian, ,” katanya.

Mendengar jawaban itu, Mukhtar Kholidi menanyakannya dengan keras perihal tata manajemen BUMDes, pelaporan kegiatan usaha, pengalokasian dana 314 juta sekian untuk jenis usaha apa, beserta jumlah pendapatannya.

Ketua BUMDes menjawab pertanyaan tersebut,” kami baru belajar, kami pergunakan dana tersebut untuk pembelian mesin las, terop dan sebagian besar berjalan di masyarakat, karena usaha BUMDes simpan pinjam juga. Mengenai pelaporannya kami lakukan setiap akhir tahun,” ulasnya.

Mendengar jawaban tersebut, Kordum aksi sangat menyayangkan penjabaran Ketua BUMDes, karena bertentangan dengan nomenklatur yang ada di aturan DPMD.

“jenis usaha BUMDes itu salah satunya pemberdayaan masyarakat, apakah ada selama ini pemberdayaan, lalu untuk pelaporannya harus per triwulan, bagaimana ibu bisa jadi pengurus kalo tidak tau aturan, ingat dana 314 juta itu bukan main-main, ini kerjaan anda bukan Kades,”

Lanjutnya jumlah dana yang telah terpakai sejumlah Rp 151 juta, tidak jelas dampaknya bagi BUMDes dan masyarakat.

“Jangan bohongi kami dengan laporan tidak jelas seperti ini, saya duga ini dibuat sistem SKS, apa iya ini kertas hasil print dua tiga tahun yang lalu, ini kertas baru diprint, ditambah tidak ada nomornya, kami ngerti manajemen, jadi Pak kades tolong ganti pengurus BUMDes ini, tunjuk orang yang sudah paham, jangan yang baru belajar, karena moral bapak sedang dipertaruhkan di masyarakat” cetus Mukhtar Kholidi.

Dirinya juga mempertanyakan tentang sumber pengelolaan PADes MBS, termasuk juga sumber pendapat dari CSR perusahaan, karena menurutnya mengenai hal itu masyarakat tidak mengetahuinya.

Berita Terkait:   Baznas Lotim Tetapkan 5 Kriteria Penerima Manfaat Di Tengah Pandemi Covid - 19

Pertanyaan itu, langsung dijawab oleh Jumesah. “Sumber PADes kita dari hasil tanah pecatu, setiap tahun kita masukkan 20 juta, kemudian untuk CSR kami hanya minta kalau ada kebutuhan desa dan masyarakat,” terangnya.

Mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, Camat Sikur, L. Putra berharap semua masukan warga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pihak desa.

“Kami minta apa yang disampaikan oleh adek-adek kita ini menjadi evaluasi bagi Pak Kades, termasuk kami dari kecamatan dan Forkopimcam untuk kami jadikan evaluasi juga,” ulasnya.

Untuk tindak lanjut aksi yang dilakukan Rambas hari ini, Mukhtar Kholidi selaku Kordum memastikan, jika dalam waktu dekat pihaknya akan meminta akan diadakan hearing lanjutan, guna mengawal semua berjalan semestinya.

“Pokonya dalam waktu dekat kami akan adakan hearing dengan pihak terkait, agar persoalan tidak transparannya pemerintah desa dapat diselesaikan,” pungkasnya. (OTT 04)