Alih Kelola Aset Pemda, KSPN NTB Cium Indikasi Korupsi


Persetujuan Bupati Lotim terhadap penerbitan izin sewa aset milik Pemda Lotim di eks pertokoan Terara kepada CV. Keluarga Harapan Sejahtera, untuk dijadikan sentra kuliner ternyata mandek. Belakangan diketahui proyek tersebut diteruskan oleh LSM Sinar Kehidupan, setelah mendapat persetujuan penataan lahan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Namun dalam prosesnya didapat dugaan keganjalan, sehingga dipersoalkan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB.

LOMBOK TIMUR, OttNews.id– KSPN NTB dengan beberapa instansi terkait melangsungkan hearing di DPRD Lotim. Hal itu dilakukan terkait pengelolaan aset daerah oleh pihak swasta di eks pertokoan Terara.

Ketua KSPN NTB, L. Iswan Muliadi dalam hearing tersebut dengan tegas mengatakan jika proses pembangunan yang dilakukan oleh CV. Keluarga Harapan yang kemudian dilanjutkan oleh LSM Sinar Kehidupan pada aset milik Pemda Lotim di eks pertokoan Terara menyalahi aturan.

“Sudah jelas sekali di surat Bapenda kepada LSM Sinar Kehidupan menyatakan jika LSM ini selaku yang ditunjuk tidak boleh melakukan perusakan atau perobohan terhadap bangunan. Tapi kami punya bukti foto terjadi perusakan,” Katanya, Rabu (30/09/2020).

Selain itu, Ia menjelaskan terdapat juga indikasi praktik pungutan yang dilakukan oleh pihak LSM Sinar Kehidupan kepada para pedagang dengan dalih biaya pembangunan. Padahal berdasarkan surat dari Bapenda Lotim, semua biaya merupakan tanggung jawab LSM selaku pihak pemohon.

“Di lapangan kita temukan indikasi pungutan oleh LSM ini, kepada para pedagang, ini lucu, itu kan tanggungjawab mereka, kenapa dibebankan kepada pedagang. Lalu itu dirusak oleh LSM, jelas masyarakat dalam hal ini pedagang sangat dirugikan,” terangnya.

“Kenapa ada LSM yang cari makan di masyarkat, dari itu kami meminta dikaji ulang, apa yang dikerjakan dan apa hasil kerjanya LSM ini bagi masyarakat, sehingga begitu dispesialkan, dan saya rasa sangat hina apa-apa ini kalau berjalan mulus karena faktor kedekatan,” timbalnya lagi.

Berita Terkait:   Polres Lobar Dukung Program Kampung Sehat Polda NTB
Ketua KSPN NTB, L. Iswan Muliadi

Terhadap kasus pengelolaan aset daerah itu, selain pelanggaran surat persetujuan Bapenda oleh LSM Sinar Kehidupan. KSPN NTB juga menganggap jika Pemda Lotim dalam hal ini Bapenda melanggar Perda Lotim, Nomor 11 tahun 2015 tentang pengelolaan aset daerah. Sehingga pihaknya mencium terjadi indikasi korupsi.

“Jangan buat polemik, tapi silahkan tegakkan aturan, kalau sudah pemerintah tidak taat jangan salahkan masyarakat seperti itu. Semua rambunya sudah jelas di Perda Nomor 11 tahun 2015, jangan langgar itu. Dari itu patut kita duga terjadi korupsi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Retribusi Bapenda Lotim, Jayadi menyatakan awal mula LSM Sinar Kehidupan melakukan pengerjaan di tempat itu setelah sebelumnya pihak LSM mengajukan permohonan untuk menjadikan eks Pertokoan Terara sebagai pasar kuliner, lalu pihak Bapenda menyetujui permohonan itu.

“Setelah pembangunan tidak selesai oleh CV. Harapan Keluarga maka ada proposal dari LSM Sinar Kehidupan Terara, kemudian di terima oleh Bapenda. Berdasarkan itu kami menerbitkan surat penataan,” terang Jayadi.

Tetapi di sisi lain, terang Jayadi sampai saat ini, Bapenda hanya menyetujui penataan, belum sampai pada kontrak dengan pihak siapapun termasuk dengan LSM Sinar Kehidupan.

“Perlu disampaikan saat ini tidak ada sewa menyewa baik terhadap LSM atau perorangan. Baru ada kontrak apabila sudah ada pedagang, dan kami akan adakan kontrak dengan perorangan dan bukan LSM,” katanya. (Red)