Anggap Kinerja Tidak Becus, Aliansi GSPRM Tuntut Kadis Sosial Dicopot


Massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Sosial Peduli Rakyat Miskin (GSPRM) melakukan aksi demonstrasi menuntut Kadis Sosial Lotim, H. Ahmat dicopot dari jabatannya.

LOMBOK TIMUR, OttNews.id- Massa aksi menilai, kinerja Kadis Sosial selama ini tidak menunjukkan prestasi, malahan mereka menganggap sebagai pembantu Bupati dalam mengeksekusi kebijakan yang peruntukannya untuk kemaslahatan masyarakat banyak, Kadis Sosial dirasa gagal dalam menciptakan iklim yang harmonis.
yang ada di Lombok Timur

Kordum aksi, Zainul Mutaqin dalam orasinya menduga terjadi permainan di dalam proses pengadaan barang BPNT, sebab menurutnya di lapangan pihaknya menemukan kejanggalan.

“Ada permainan dalam pengadaan barang program BPNT, karena kami menemukan ayam busuk, buah-buahan yang tidak layak untuk dikonsumsi, beras yang tidak sesuai kualitas dan terdapatnya telur busuk di tengah masyarakat dan itu jelas melanggar spek yang telah ditentukan,” katanya, Selasa (14/07/2020).

Lanjutnya, Kadis Sosial dalam menjalankan tugasnya, khusus dalam program BPNT tidak becus, menciptakan kisruh dan gagal mewujudkan amanah Bupati, sehingga harus dicopot dari jabatannya.

“Kepala Dinas Sosial tidak becus dalam menjalankan program sosial maka dari itu kami minta kepada Bupati, beserta Ketua DPRD Lombok Timur, agar sepakat mencopot Kadis Sosial dari jabatannya karena tidak becus menjalankan program sosial yang ada di Lombok timur,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan penetapan, agar harga ditentukan oleh Disprindag, supaya sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja masing-masing SKPD, dan tidak terjadi praktek monopoli.

“Kami minta penyedia atau penyuplai barang agar tidak dimonopoli oleh satu perusahaan, agar para UKM kita juga terlibat dalam pengadaan barang yang sesuai dengan amanat Permensos Nomir 20 Tahun 2019 Pasal 2 Hurup E,” paparnya.

Berita Terkait:   Satgas Pangan Polda NTB: Stock Kebutuan Pokok Masih Relatif Stabil

Selain tuntutan itu, Mutaqin juga menegaskan agar para pendamping PKH dan TKSK selaku pengawas untuk dievaluasi dalam menjalankan tugasnya di lapangan dan dihukum dengan tegas sesuai dengan permensos Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 40, oleh Kepolisian apabila terdapat oknum-oknum yang bermain, dan meminta penegak hukum secepatnya melakukan penyelidikan.

“Kami minta kepada aparat penegak hukum agar turun menyelidiki adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pendamping,” ulasnya.

Sementara itu, menanggapi tuntutan dari masa aksi tersebut, Sekda Lotim, Juaini Taofik meminta massa aksi memberikan aduan tertulis agar segera tertangani.

“Kami minta nanti perwakilan massa aksi untuk menyampaikan atau memberikan tuntutannya secara tertulis dan diantarkan besok pagi agar cepat kita tanggapi,” pungkasnya. (OTT 04).