Baru Jari Institut: Surat Edaran DPRD Lotim Mal-administrasi dan Cacat Hukum


Surat Edaran DPRD Kabupaten Lombok Timur berkaitan dengan agenda hearing terkait klarifikasi Struktur Pengelolaan Pasar Rakyat Pancor, mengundang polemik karena dinilai mal-administrasi.

Lombok Timur, OttNews.id– Surat Edaran DPRD Lotim No.172/130/VI/DPRD/2020 tentang klarifikasi Struktur Pengelolaan Pasar Rakyat Pancor, diedarkan dua kali. Tapi terdapat perbedaan yang sangat substansial antara surat pertama dan yang kedua.

Surat edaran pertama menyatakan, jika pihak yang meminta untuk dilakukannya hearing adalah Kepala Pasar (Kapas) Pancor.

Sementara di surat yang kedua tertera secara eksplisit pihak yang meminta diadakannya hearing adalah Saudara Abdul Hanif. Padahal nomor, tanggal dan perihal maksud surat sama.

Kapas Pancor, Samsul Rido yang dihubungi oleh media ini, untuk dikonfirmasi mengenai itu menyatakan tidak pernah berkirim surat untuk dilakukannya hearing ke pihak DPRD Lotim, khususnya Komisi lll.

“Saya secara pribadi tidak pernah mengirim surat ke DPR, saya juga bingung dengan ini,” katanya.

Persolan ini, ditanggapi serius oleh pengamat politik dari Baru Jari Institut, M. Zainul Hafizi, Ia mengatakan jika surat edaran dari DPRD Lotim tersebut merupakan tindakan lalai, ceroboh dan mal-administrasi, sehingga patut kita kritisi.

“Jika melihat surat pertama nomor surat dan kontennya hampir sama dengan yang kedua, namun ada kekeliruan redaksi didalamnya, khususnya terkait pihak yang meminta hearing diadakan,” kata Fizi.

Ia menambahkan, surat tersebut jelas melanggar aturan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

“UU Nomor 37 2008 jelas kok, perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Berdasarkan norma di UU 37 ini jelas, DPRD Lotim melakukan penyimpangan,” tegasnya.

Berita Terkait:   Polda Gelar Patroli Gabungan

Atas terjadinya mal-administrasi, oleh sebab kelalaian ini, Fizi mengusulkan harus sesegera mungkin dilakukan telaah dan pembenahan di tubuh kelembagaan DPRD Lotim, terutama terkait SDM.

“Permasalahan semacam sering kali terjadi, ini bentuk kelalaian dan tidak profesionalnya orang-orang yang ada dan lembaga tersebut, yang jelas kedepannya kejadian semacam ini tidak boleh terjadi,” sesalnya.

Sambungnya, bila perlu DPRD Lotim harus merekrut SDM yang mumpuni serta kapabel, agar masalah elementer seperti ini tidak terjadi lagi.

“Saya usulkan pihak DPRD segera rekrut tenaga baru yang mumpuni dan mahir dibidangnya, dan saya rasa di Lotim ini banyak orang-orangnya,” usulnya.

Ketua Komisi lll DPRD Lotim, H. Saiful Bahri yang coba dikonfirmasi oleh media ini, perihal persoalan yang terjadi, tidak bisa dihubungi melalui telepon selulernya, sampai berita ini diterbitkan. (Red)