Kabid Kedaruratan: Kami Tertibkan Administrasi, Distribusi Air Jalan Terus!


Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur (Lotim) bantah beredarnya isu jika distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan dihentikan. Tapi BPBD Lotim sudah melakukan pembenahan, guna terciptanya tertib administrasi pihak swasta, dan memastikan jika armada mobil tangki swasta saat ini telah beroperasi normal kembali.

LOMBOK TIMUR, OttNews.id– Terkait dengan adanya informasi yang menyatakan jika distribusi air bersih dihentikan oleh BPBD Lotim, sehingga mengakibatkan kelangkaan, dibantah oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik, BPBD Lotim, Iwan Setiawan.

Iwan menjelaskan yang dilakukan pihaknya adalah pembenahan skema distribusi, agar tercipta tertib administrasi. Karena untuk pertama kalinya BPBD Lotim melibatkan pihak swasta dalam proses distribusi air bersih.

“Dari kemarin salah informasi. Kita masuk ke Kejaksaan minta pendapat hukum, karena kita pakai pola baru, tentang sewa itu. Tapi armada milik Pemda tetap jalan. Bukan distop, tapi mobil tangki (swasta) di sana itu kita tertibkan administrasinya, minimal dia punya STNK. Karena kita pakai uang daerah maka penting tertib administrasi,” katanya di sela acara pelantikan pejabat eselon ll dan lll di Kantor Bupati Lotim, Rabu (14/10/2020).

Iwan juga menegaskan, tidak ada upaya untuk mengurangi distribusi air bersih ke masyarakat, namun harus juga dibarengi dengan tertib administrasi.

“Yang terpenting itu tertib, bukan irit, semampunya kita suplai selama itu kebutuhan masyarakat, bahkan sampai Desember kita siap distribusi,” tegasnya.

Setelah dilakukan verifikasi kepada mobil tangki yang disewa dari pihak swasta, Iwan menegaskan semua armada swasta itu telah beroperasi, memback-up armada yang dimiliki oleh BPBD Lotim.

“Di Jerowaru ada 6 mobil tangki kemarin, sudah kembali normal operasi. Tolong carikan kami mobil tangki yang tertib (ada STNK) kita akan kerjasama, jangan sampai mobil bodong. Nanti susah SPJ-nya,” cetusnya.

Berita Terkait:   Polres Lotim Bekuk Pencuri Mesin Bor

Dirinya menjelaskan, distribusi air bersih yang dilakukan minimal 60 ribu liter per hari, dan Kecamatan Jerowaru menjadi prioritas, dengan distribusi yang lebih banyak dari wilayah yang lain.

“Minimal 60 ribu liter per hari kami distribusikan, dan paling banyak prioritas di Jerowaru,” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan yang terjadi di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Iwan menerangkan lugas.

“Untuk yang di Suela (Perigi) kita konfirmasi ke Kadesnya, dia berlakukan giliran, makanya yang di Perigi itu kita kerahkan armada yang bagus di sana, untuk mempercepat mobilitas, karena medan di sana cukup ekstrim,” terangnya.

Untuk mempermudah efektifitas dan efisiensi pendistribusian, pihaknya bahkan meminta kepada camat yang wilayahnya terdampak kekeringan, untuk membuat jadwal distribusi yang rinci, karena menyangkut dengan Perjanjian Kerjasama (PKs) pihaknya dengan swasta.

“Kami juga meminta camat dan jajarannya untuk membuat jadwal yang lebih pasti, karena terhubung juga dengan verifikasi mobil tangki yang ber-PKs, karena banyak mobil tangki di selatan tidak memiliki administrasi yang sah,” tegasnya kembali.

Masalah lain yang menimbulkan kendala m dalam proses distribusi air bersih yang dilakukan pihaknya adalah terkait dengan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dari itu pihaknya telah mengirim surat ke pimpinan SPBU Pancor agar memberikan kebijakan khusus ke armada yang ada.

“Kemudian masalahnya juga terkait masalah solar, jadinya tidak bisa tangki itu bolak-balik ke SPBU. Makanya tadi kita bersurat ke pimpinan SPBU Pancor agar setiap mobil tangki itu diberi 200 liter per hari yang diisi di derigen, karena mobil tidak mungkin bolak-balik ke Pancor,” ujarnya.

Iwan juga memaparkan kepada awak media, jika terkait distribusi air bersih bukan perkara sepele, sebab dikemudian hari akan dilakukan pertanggungjawaban, sehingga rentan tersandung hukum.

Berita Terkait:   Babak Baru Mandalika, Komnas HAM Siap Pasang Badan

“Menyangkut distribusi air, ini bukan main-main, karena sudah ada kasus sebelumnya berakhir di APH. Jadinya harus tertib administrasi. (Red)