Lutfi Geram Pembebasan Lahan Warga Mandalika Tak Kunjung Di Bayar


Anggota DPR-RI, Komisi ll yang membidangi pertanahan dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NASDEM), H.M, Syamsul Lutfi, M.Si, melontarkan kritik keras kepada Gubernur NTB, DR. Zulkifliemasyah, atas lambannya Pemprov dalam menangani polemik lahan sirkuit Moto Grand Prix (MotoGP) Mandalika.

Lombok Timur, OttNews.id– Lambannya Pemprov NTB dalam menangani polemik pembebasan lahan warga yang akan dijadikan sirkuit MotoGP diatensi khusus oleh Syamsul Luthfi, dari itu dirinya melontarkan kritik keras kepada Gubernur NTB, Sabtu (16/06/2020).

Luthfi menegaskan, berkaitan dengan polemik ini seharusnya dapat segera diselesaikan oleh Gubernur, karena semua telah tersusun rapi, bukan malah mengacaukan apa yang telah diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.

“Gubernur harus bertanggung jawab, pemerintahan sebelumnya sudah memberikan legacy yang baik dalam penuntasan masalah ini. Tinggal dilanjutkan saja, kok Gubernur ini malah buat rencana lain yang buat permasalahan ini semakin rumit, bukan mempermudah masyarakat, malah mempersulit masyarakat untuk mendapatkan haknya,” tegasnya.

Melihat realitas saat ini, dirinya menyangsikan keseriusan Gubernur NTB untuk perhelatan MotoGP Mandalika ini. Bahkan prihatinnya, Ia mengatakan jika Gubernur tidak mampu membela hak masyarakatnya di sekitaran sirkuit MotoGP Mandalika.

“Gubernur ini tidak mampu urus rakyatnya, hak masyarakat tidak bisa ia pertahankan,” ucapnya geram.

Lebih jauh, dirinya menyayangkan sikap Pemprov NTB yang terkesan tidak serius dalam membantu dan memperjuangkan hak masyarakat, sehingga ITDC selaku vendor MotoGP Mandalika seolah berlaku semena-mena kepada masyarakat.

“Perhelatan MotoGP Mandalika ini kurang setahun lagi, tapi tanah masyarakat belum selesai dibayar malah ITDC main garap saja, tapi kenapa pemerintah diam” sesalnya.

Menyaksikan apa yang terjadi, Luthfi malahan pesimis jika MotoGP 2021 Mandalika akan bisa terlaksana, apabila permasalahan ini tidak kunjung usai.

Berita Terkait:   Sembako Hikmah Covid19 Bermasalah, FRB Duga Data Diolah Kawil

“Ini akan gagal jika lahan masyarakat belum dibayar, kalau lahan masyarakat ini diambil paksa, saya akan berdiri untuk masyarakat,” ancam Lutfi.

Atas dasar ltu Luthfi berencana akan melangsungkan beberapa pertemuan dengan beberapa tokoh, termasuk Zulkifliemasyah, guna melakukan klarifikasi masalah ini agar masyarakat segera mendapatkan haknya.

“Saya mencurigai ada skenario untuk merugikan kepentingan masyarakat yang akan dilakukan dalam langkah penyelesaian ini,” ungkapnya.

Dirinya meminta kepada Pemprov NTB untuk menggunakan pola pendekatan sosial yang humanis, tidak dengan pendekatan refresif kekuasaan, seperti jaman orde baru.

“Kita tahu sendiri, pendekatan refresif sejak dulu terbukti tdak pernah berhasil, kepolisian atau aparat tidak mungkin mau dibenturkan dengan masyarakat, Presiden telah memberikan contoh berkali- kali soal cara penyelesaian lahan, tapi ITDC malah tidak ikuti pola itu, jika serius satu minggu saja masalah ini pasti selesai, gampang sekali karena semua sudah jelas,” ungkapnya.

Mantan Wakil Bupati Lombok Timur ini menyarankan, apabila ada masyarakat yang ditemukan memalsukan data, aparat penegak hukum bisa langsung menindaknya dan begitu pula harus dilakukan kepada pihak ITDC.

“Karakter masyarakat kita itu tidak pernah mau mengaku-ngaku kalau bukan haknya lagi. Buktinya 1.035 Hektare, yang sudah dibebaskan tidak pernah ada yang ngaku-ngaku lagi sebagai pemilik lahan,” bebernya.

Dari itu, Syamsul Lutfi berani menantang ITDC buka-bukaan dengan masyarakat. Karena sebelumnya, ITDC mengklaim sebagian dari tanah milik masyarakat adalah HPL.

“Kalau berani, mari sandingkan data. Jangan hanya ngaku ngaku HPL tapi risalahnya bagaimana, Jadi semuanya jelas, siapa yang benar. Masyarakat juga gak mungkin ngaku-ngaku kalau memang mereka tidak punya bukti kepemilikan,” pungkasnya.

(OTT 04)