Proses Hukum Terkatung, Korban Penganiayaan Adukan Kasus ke Propam Polda


Tindak lanjut kasus penganiayaan terkatung hingga satu bulan lebih, pihak kuasa hukum korban layangkan aduan ke Direskrimum, Irwasda dan Propam Polda NTB

Lombok Timur, OttNews.id– Proses tindak lanjut tindakan penganiayaan yang dialami Muhidin, warga Desa Jenggik, Kecamatan Terara, hingga saat ini belum jelas perkembangan kasusnya di pihak kepolisian.

Padahal peristiwa tersebut oleh pihak korban telah dilaporkan ke Polsek Terara pada tanggal 23 Mei silam.
Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum korban, Sayid Mustafa Kamal, M.H., Sabtu (27/06/2020)

Menurutnya, dirinya mewakili Muhidin dan keluarganya sangat kecewa atas lambannya penanganan dari pihak kepolisian, di dalam melakukan proses hukum terkait kasus yang telah diadukan.

“Kasus ini saya anggap adem-adem saja, tidak ada tindak lanjut dan perkembangan dari Polsek Terara, pengeroyokan ini terjadi saat malam takbiran, artinya kasus ini sudah satu bulan lebih ini, jadi saya selaku kuasa hukum sangat kecewa, tidak ada informasi lebih lanjut, bagaimana titik terangnya,” katanya.

Bahkan sambungnya, dirinya selaku kuasa hukum belum pernah menerima pemberitahuan lanjutan, apakah kasus ini telah dilimpahkan ke kejaksaan atau masih pendalaman di kepolisian.

“Sampai detik ini saya tidak tau, apakah kasus ini sudah dilimpahkan P-21 ke Kejaksaan atau P-19, kita belum ada titik terang,” sesalnya.

Lanjutnya, yang mengakibatkan psikologis korban dan keluarganya kecewa dan merasa terganggu adalah terduga pelaku inisial M, S dan O yang masih satu desa, sampai saat ini masih bebas lalu lalang tanpa proses hukum lanjutan.

“Kami pihak korban sangat kecewa, karena pelakunya saya liat masih bergentayangan kesana kemari tanpa proses hukum, di mana letak keadilan bagi klien kami,” sesal Mustafa.

Berita Terkait:   Polda NTB Bekuk Tiga Pelaku Narkoba dalam Waktu Bersamaan

Atas lambannya proses penanganan kasus yang pihaknya adukan, Mustafa mengaku telah mengadukannya ke Polres Lotim, dan akan ditindaklanjuti juga dengan surat aduan yang akan dilayangkan ke Polda NTB.

“Karena begitu lambannya Polsek Terara, kemarin kami telah adukan ke Polres, kemudian hari ini kami akan siapkan juga aduan langsung ke Direskrimum, Irwasda dan Kabid Propam Polda,” tegasnya.

Ia menambahkan, laporan yang dilayangkan ke Polda NTB bertujuan untuk memperjelas kasus, guna segera diproses demi psikologis korban dan keluarganya, selain untuk menghindari hal serupa terjadi di kemudian hari.

“Laporan ke Polda kami maksudkan agar ada tindak lanjutnya, supaya cepat diproses, agar nanti di kemudian hari, tidak ada lagi kasus yang seolah terkatung seperti ini. Kita kan negara hukum, jadinya instrumen pelaksana hukum harus tegas memastikan kepastian hukum,” cetusnya.

Di sisi lain, menurutnya, selain pertimbangan yuridis, langkahnya mengadukan kasus ini ke Polda NTB juga didasarkan atas niatan untuk memperbaiki preseden penegakan hukum di Lotim.

“Korban dan keluarganya sangat kecewa sekali, terutama atas sikap para pelaku ini, termasuk penyidik di Polsek, desa juga demikian, seakan-akan diabaikanlah begitu saja, sehingga kami dari kuasa hukum meminta bantuan petunjuk dari Kapolres dan Kapolda untuk segeralah di proses perkara ini, agar hukum dianggap adil oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sambungnya, lambannya proses dan kepastian hukum bagi kliennya seharusnya tidak terjadi, sebab bukti yang disertakan sangat kuat pada saat laporan. Selain itu berlarut-larutnya kasus ini dikatakannya berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara warga kampung korban dan terduga pelaku yang masih satu desa.

“Hasil visum jelas, ada dia, laporan polisi kita langsung, tapi pertanyaannya sampai sekarang tidak ada kepastian, kita khawatir ini, apabila lambat tertangani, nantinya terjadi tindakan balas dendam, dan bentrok antar warga kampung di sana, jadi mohonlah segera ini ditindaklanjuti,” tutupnya. (OTT 04)