SBMI: Desa di Lotim Tidak Tanggap Terhadap Peningkatan Skil Calon PMI


Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lombok Timur (Lotim), sayangkan Pemerintah Desa tidak maksimal dalam membuat kebijakan khusus terkait pelatihan dan pemberdayaan calon dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Lombok Timur, OttNews.id– Lotim, Ketua SBMI Lotim, Usman menegaskan Pemerintah Desa, harus lebih reaktif dalam melakukan edukasi, pelatihan dan pemberdayaan bagi calon dan PMI.

Pemerintah Desa dalam urusan PMI menurut Usman adalah garda terdepan dalam meminimalisir terjadinya persoalan klasik yang menerpa para PMI, khususnya di Lotim, selaku kabupaten penyumbang PMI terbesar di Indonesia.

“Dana yang dikelola Desa sangat fantastis sekali, tapi perlu kita herankan kenapa sampai sekarang yang paling banyak menjadi PMI adalah warga desa, ini ada apa, padahal di Pasal 42, Undang-Undang 18 tahun 2017 sudah sangat jelas desa sebenarnya punya peran vital untuk mengurangi persoalan PMI ilegal, kemudian desa wajib memberikan pelatihan dan membanti calon PMI mengurus administrasi pendukungnya,” terangnya.

Usman melanjutkan, saat ini di Lotim bisa dikatakan tidak ada desa yang secara serius atau hanya sebatas mencoba menerapkan UU 18 Tahun 2017 tentang pelindungan PMI tersebut.

“Banyak warga saat dia lagi susah saja cari SBMI, coba mulai sekarang warga desa semua, geruduk kepala desanya, agar mentaati undang-undang, dana desa banyak,” katanya.

Bentuk langkah Pemdes dalam menerapkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tersebut menurut Ketua SBMI ini adalah dengan cara merancang Peraturan Desa (Perdes) atau Perkades (Peraturan Kepala Desa).

“Saya rasa SDM perangkat desa sebenarnya tidak kalah, mereka harusnya mulai berfikir untuk perlindungan PMI, cara mereka untuk menerapkan UU 18 itu adalah dengan membuat aturan turunan,” terangnya.

Ditanyakan lebih lanjut tentang regulasi turunan yang dimaksud, Usman menjelaskan regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Desa (Perdes) dan atau Peraturan Kepala Desa (Perkades).

Berita Terkait:   Dandim Lotim Apresiasi Gerak Cepat Satgas Gugus Tugas Covid 19

“Aturan itu adalah Perdes atau Perkades, agar bisa dianggarkan untuk keperluan calon PMI, baik pelatihan sebelum berangkat, pemberdayaan keluarganya dan lainnya,” tutup Usman. (OTT 04)