TKSK Montong Gading dan Sikur Langgar PKs, Suplier Akan Lapor Polisi


Pengadaan item komoditas barang untuk program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos RI) di Lombok Timur (Lotim) kembali mengundang persoalan serius. Kali ini persoalan serius itu, diduga dilakukan oleh dua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas di Kecamatan Montong Gading dan Sikur.

LOMBOK TIMUR, OTTNews.id– Pengadaan barang untuk program BPNT di Lotim kembali menjadi sorotan. Kali ini datang dari dua kecamatan di Lotim, yakni Kecamatan Montong Gading dan Sikur, sebab diduga masing-masing TKSK di kecamatan tersebut melanggar Perjanjian Kerjasama (PKs) dengan suplier resmi serta melakukan praktek monopoli dalam proses pencairan BPNT.

TKSK Montong Gading (HY) diduga melakukan pengadaan item komoditi BPNT secara tidak prosedural atau ilegal, karena melanggar Perjanjian Kerjasama (PKs) dengan suplier yang telah ditentukan sebelumnya.

HY bersama agen diduga melakukan kerjasama jahat, dengan modus memesan komoditas BPNT menggunakan nota resmi ke suplier, yang terikat kerjasama. Namun ternyata tidak ditujukan ke suplier resmi, melainkan memesan atau mengadakan komoditas BPNT tersebut di tempat lain secara ilegal.

“Dia tidak mengambil barang di suplier yang sudah ber-PKs. Tapi mengambil barang di tempat lain, dan membuat nota palsu dengan atas nama suplier yang sudah ber-PKs. Tapi dia mengadakan sendiri secara pribadi di tempat lain,” katanya.

“Jelas itu pelanggaran, dan sangat kami sesalkan tindakan oknum TKSK ini, karena jelas melanggar Perjanjian Kerjasama,” imbuhnya.

Dugaan serupa juga terjadi di Kecamatan Sikur, bahkan bisa dikatakan lebih fatal lagi. Sebab selain diduga memesan item barang BPNT di suplier yang tidak terikat Perjanjian Kerjasama dengannya (ilegal), diduga juga TKSK Sikur inisial (MG), melakukan praktek monopoli pencairan BPNT, dengan hanya melibatkan satu agen saja.

Berita Terkait:   Jenazah Pekerja Migran Tertahan, Pemda Lotim Masih Menutup Mata Fasilitasi Pemulangan

“TKSK Sikur inisial MG ini, selain melanggar Perjanjian Kerjasama dengan kami selaku suplier resmi yang ber-PKs, diduga juga MG ini melakukan monopoli pada saat pencairan, dengan hanya mencairkannya di satu agen saja, tanpa melibatkan agen yang lain ,” terangnya.

Atas persoalan ini, dua suplier yang telah terikat Perjanjian Kerjasama dengan kedua TKSK di dua kecamatan tersebut, yakni Pahrurrozi dan Zohri Rahman akan melaporkan dugaan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kedua TKSK tersebut ke pihak berwajib.

“Tentu kami dicurangi oleh tindakan dua oknum TKSK ini, karena melanggar perjanjian. Perjanjian itu jelas tertulis di atas meterai, itu ada konsekuensi hukumnya, maka kami akan laporkan dua oknum ini,” tegasnya.

Dikonfirmasi terkait hal itu, TKSK Montong Gading membantah tegas hal tersebut, dirinya menegaskan TKSK hanya memiliki tupoksi pengawasan antara agen dan suplier.

“Itu hoax, saya luruskan bahwa yang ber-PKs itu adalah agen dengan suplier. Otomatis masalah komoditas adalah ranahnya para pihak yang ber-PKs. TKSK adalah pada fungsi kontrol terkait dengan PKs antara agen dan suplier,” cetusnya

Dirinya juga menegaskan, Ia selaku TKSK telah melakukan mediasi dan fasilitasi antara agen dan suplier, dan kedua belah pihak Ia katakan telah bersepakat untuk distribusi di bulan Oktober.

“Untuk bulan Oktober ini, saya sudah memediasi dan memfasilitasi agen dengan suplier untuk pemesanan barang. Dan kedua belah pihak sudah sepakat (agen memesan dan suplier mendroping). Dan saya monitor ke lapangan, kesepakatan dan komitmen kedua belah pihak (agen dan suplier itu sudah berjalan,” paparnya.

Ditanyakan terkait fungsi pengawasannya, yakni pada dugaan agen yang tidak menyerap item ke suplier resmi Ia membantah dugaan tersebut.

Berita Terkait:   Polres Lotim Distribusikan Bantuan Mabes Polri Kepada Masyarakat

“Tidak betul, hanya tekhnis saja yang dirubah oleh kedua belah pihak. Suplier membeli barang dari UKM/petani perternak lokal di Montong Gading dengan tujuan untuk menyerap barang milik petani perternak lokal di Montong Gading”tuturnya.

Lanjutnya, “kemudian komoditi ini yang disalurkan kembali oleh suplier ke semua agen di Montong Gading. Karena komoditi petani lokal masuk melalui manajemennya suplier, jadi tetap pakai nota dari suplier. Barang UKM lokal terserap oleh suplier, kemudian suplaier mendroping balik ke agen melalui program BPNT,” ucapnya.

Bahkan Ia selaku TKSK di Montong Gading menjamin jika agen dan suplier tidak ada masalah dan berjalan semestinya.

“Sudah ada komunikasi dan kesepakatan antara ke dua belah pihak. Suplayer tidak keberatan, malah sudah konfirmasi ke saya terkait masalah itu,” katanya.

Sementara TKSK Sikur, ketika dikonfirmasi terkait persoalan ini, belum ada respon sama sekali. (Red)